C Jenis-Jenis Perikatan Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut : 1. Berdasarkan KUH Perdata, perikatan dapat dibedakan atas: a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal1304 KUH Perdata). 8 . Dalam Pasal 1235 KUH Perdata
JENIS-JENIS PERIKATAN 1. Perikatan Murni Perikatan Bersahaja Perikatan apabila masing-masing pihak hanya satu orang dan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal prestasi. Perikatan ini dapat dilakukan seketika, misalnya ketika di pasar terjadi perikatan. 2. Perikatan Bersyarat Perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya digantungkan kepada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. Dibedakan menjadi a. Syarat Tangguh Perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatannya menjadi berlaku. Contoh A janji ke B kalau dia lulus akan memberikan mobilnya. b. Syarat Batal Suatu perikatan yang sudah ada, yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa itu. Artinya apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatannya menjadi putus atau batal. ContohA akan menyewakan rumahnya ke B asal tidak dipakai untuk gudang. Jika B menggunakan rumah tersebut untuk gudang, maka syarat itu telah terpenuhi dan perikatan menjadi putus atau batal dan pemulihan dalam keadaan semula seperti tidak pernah terjadi perikatan. 3. Perikatan dengan Ketetapan Waktu Perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba. Contoh A berjanji memberikan motornya kepada B pada tanggal 1 Januari tahun depan. Perbedaan perikatan dengan ketetapan waktu dengan perikatan bersyarat adalahadanya kepastian waktu itu akan datang. 4. Perikatan Alternatif/Mana Suka Perikatan dimana debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. 5. Perikatan Tanggung Menanggung Tanggung Renteng Perikatan dimana debitur dan/atau kreditur terdiri dari beberapa orang. Dengan dipenuhinya seluruh prestasi oleh salah seorang debitur kepada kreditur, maka perikatannya menjadi hapus. ContohJika A dan B bersama-sama mempunyai piutang kepada X. Artinya, A dan B masing-masing dapat menuntut kepada X X dan Y hutang kepada A, sehingga A dapat menuntut kepada X dan Y masing-masing setengah bagian dari hutang itu. 6. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi Perikatan yang Dapat Dibagi Perikatan yang prestasinya dapat dibagi, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Perikatan yang Tidak Dapat Dibagi Perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi. Dapat atau tidak dapat dibagi ditentukan oleh Sifat barangnya dapat dibagi atau tidak, misal yang dapat dibagi beras, dan yang tidak dapat dibagi kuda. Maksudnya perikatan. 7. Perikatan dengan ancaman Hukuman Perikatan dimana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan terdapat sanksi/denda. Tujuan adanya sanksi/denda Menjadi pendorong bagi si berutang supaya memenuhi kewajibannya. Untuk memberikan pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yangdideritanya. 8. Perikatan Generik dan Perikatan Spesifik Perikatan Generik Perikatan dimana obyeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur. Misalnya penyerahan beras sebanyak 10 kg. Perikatan Spesifik Perikatan dimana obyeknya ditentukan secara terinci, sehingga tampak ciri-ciri khususnya. Misalnya debitur diwajibkan menyerahkan beras sebanyak 10 kg dari Cianjur dengan kualitas nomor 1. 9. Perikatan Perdata dan Perikatan Alami Perikatan Perdata Perikatan dimana pemenuhan hutangnya dapat dituntut pelaksanaannya dimuka pengadilan. Perikatan Alami Perikatan dimana pemenuhan hutangnya tidak dapat dituntut pelaksanaannya dimuka pengadilan. Contoh utang yang timbul dari perjudian atau pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan.
Asasasas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut (Ariyani, 2013): Baca Juga. Otonomi Daerah (Pengertian, Tujuan,Indikator, Asas dan Faktor Pendukung) Pengertian dan Bentuk Diplomasi. Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)
Hukum Perikatan – Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini hubungan ini muncul perikatan. Pengertian perjanjian lebih sempit konkret dari perikatan abstrak, sebab perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan undang-undang. Undang-undang terbagi atas undang-undang saja, contohnya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, hukum kewarisan. Kemudian undang-undang karena perbuatan manusia, yang terbagi atas perbuatan melawan hukum onrechmatihge daad, dan perbuatan yang dibolehkan oleh hukum zaakwarneming. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan, karena perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber lainnya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur berutang. Apabila tuntutan tidak dipenuhi maka kreditur dapat menuntut baik secara langsung parate executie maupun dengan melakukan tuntutan dimuka hakim reele executie. Jenis-jenis Perikatan Perikatan bersyarat. Dikatakan perikatan bersyarat apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi, misalnya Budi akan menyewakan rumahnya kalau ia dipindahkan keluar dengan ketetapan waktu. Pada perikatan ini yang menentukan adalah lama waktu berlakunya suatu perjanjian, misalnya rumah ini saya sewa per 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember alternatif/mana suka. Debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetap ia tidak boleh memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang tanggung-menanggung. Pada perikatan ini terdapat beberapa kreditur yang mempunyai hutang pada satu kreditur. Bila salah satu debitur membayar hutangnya, maka debitur yang lain dianggap telah membayar juga. Perjanjian ini harus dinyatakan dengan tegas. Contoh, A,B dan C bersama-sama meminjam uang Rp. 90 juta, maka masing-masing hanya dapat ditagih Rp. 30 juta, kecuali kalau telah diperjanjikan bahwa masing-masing dapat ditagih untuk seluruh hutang maka pembayaran dari satu debitur melunaskan hutang debitur yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan ini menyangkut objek prestasi yang diperjanjikan. Contoh dapat dibagi misalnya sejumlah barang atau hasil bumi. Sebaliknya yang tidak dapat dibagi misalnya kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda karena kuda tidak dapat dengan ancaman hukuman. Pada perikatan ini ditentukan bahwa untuk jaminan pelaksanaan perikatan diwajibkan untuk melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi. Asas-asas Hukum Perjanjian Asas terbuka/kebebasan berkontrak. Sistem terbuka mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian berkontrak. Pada pasal 1338 1 KUHPdt disebutkan bahwa ”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perkataan semua berisi suatu pernyataan bahwa kita dibolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Sistem terbuka juga memungkinkan kita untuk membuat perjanjian diluar KUHPdt, misalnya undang-undang hanya mengatur perjanjian jual beli dan sewa menyewa tetapi dalam praktik timbul suatu perjanjian baru campuran antara jual beli dan sewa menyewa yang disebut sewa tambahan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Para pihak dibolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian boleh mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan. Jadi jika suatu perjanjian telah tegas dan jelas maka perjanjian itulah yang mengatur semua hubungan kedua belah pihak, tetapi jika tidak tegas dan jelas maka barulah dilihat pada KUHPdt dan sepakat/konsensualisme. Pada dasarnya perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Jadi pernyataan sepakat tanpa tertulis telah mempunyai kekuatan mengikat, misalnya dalam jual beli atau tukar menukar. Tetapi ada kalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis perjanjian perdamaian atau dengan akta notaris perjanjian penghibahan “barang tetap”. Namun demikian perikatan dibatasi atau tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum. Syarat Sahnya Perjanjian Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Si penjual menginginkan uang sedang si pembeli mengingini sesuatu untuk membuat suatu perjanjian. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum 1330 KUHPdt.Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian juga harus ditentukan yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tetapi mengenai isi perjanjian itu sendiri dimana isinya bukan sesuatu yang terlarang, misalnya si penjual bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang. Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subjektif, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan syarat ke 3 dan 4 dinamakan syarat objektif, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Batalnya Suatu Perjanjian 1321 KUHPdt Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membatalkan perjanjian, yaitu Paksaan, yang dimaksud paksaan di sini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa bukan paksaan badan, misalnya dengan diancam atau ditakut-takuti;Kekhilafan atau kekeliruan, terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan, misalnya seseorang yang membeli lukisan yang dikiranya karya Basuki Abdullah tetapi ternyata hanya tiruannya saja;Penipuan, terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya agar setuju dengan perjanjian tersebut. Prestasi dan Wanprestasi Prestasi Adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Menurut pasal 1234 KUHPdt prestasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu Prestasi untuk menyerahkan sesuatu pasal 1237 KUHPdt.Prestasi untuk berbuat atau melakukan sesuatu pasal 1239 KUHPdt.Prestasi untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu pasal 1239 KUHPdt. Sedangkan sifat dari prestasi adalah Harus tertentu atau sudah dipenuhi, di mana debitur berusaha dengan segala usahanya. batal demi hukum.Halal batal demi hukum.Bermanfaat bagi kreditur dapat dibatalkan.Satu atau lebih perbuatan. Wanprestasi Yaitu tidak dipenuhinya apa yang diperjanjikan alpa/lalai janji. Seseorang dianggap wanprestasi apabila Tidak memenuhi kewajibannya tetapi kewajibannya tetapi sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Umumnya wanprestasi disebabkan oleh Kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun tidak keadaan memaksa di luar kemampuan debitur, misalnya bencana alam. Terhadap wanprestasi atau kelalaiannya, debitur dapat dikenakan sanksi Membayar ganti rugi yang diderita kreditur 1243 KUHPdt.Pembatalan perjanjian 1266 KUHPdt.Peralihan risiko 1267 KUHPdt.Membayar biaya perkara, apabila sampai dipengadilan. Namun demikian debitur dapat dibebaskan dari hukuman dengan alasan sebagai berikut Keadaan memaksa atau kejadian yang tak terduga overmacht atau force majeur.Kreditur sendiri juga lalai exception non adimpleti contractus.Pelepasan hak rechtverwerking, yang dilakukan oleh kreditur. Hapusnya Perikatan Pada pasal 1381 KUHPdt disebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu Pembayaran;Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;Pembaharuan utang;Perjumpaan utang atau kompensasi;Percampuran utang;Pembebasan utang;Musnahnya barang yang terutang;Batal/pembatalan;Berlakunya suatu syarat batal;Lewat waktu. Demikian pembahasan Hukum Perikatan, semoga bermanfaat. Baca juga Subjek Hukum dan Objek HukumPeranan Hukum dalam EkonomiJenis-jenis Perjanjian dalam BisnisAsas-asas Hukum Kontrak di Indonesia Navigasi pos
Melaluiperintah SQL inilah berbagai keperluan yang berhubungan dengan database dapat dilakukan. Perintah SQL dikelompokkan ke dalam 5 jenis, yaitu: DDL - Data Definition Language. DQL - Data Query Language. DML - Data Manipulation Language.Word Definitions Text Translation Dictionary Thesaurus Sinonim Kata Tulis kata dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris Tesaurus Bahasa Indonesiasinonimakad, habitat, hubungan, janji, koalisi, komitmen, kontrak, pergabungan, perhubungan, perjanjian, perkaitan, perkumpulan, permufakatan, persatuan, persekutuan, perserikatan, persetujuan, pertautan, rangkaian, susunan, syarikat, Visual ArtiKataExplore perikatan in > Cari berdasar huruf depan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Situs lain yang mungkin anda suka • Kamus Bahasa Indonesia • Rima Kata ..Obfuscated by 2011-2023. Kamus Thesaurus Bahasa Indonesia dan Inggris. Source & Disclaimer. OK.
Pasarnyata adalah pasar yang memiliki berbagai jenis barang dagangan serta dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional. 2. Pasar Abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar dengan pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta pembeli tidak membeli secara langsung.
Apakah Anda pernah mendengar istilah Perikatan? Bisa jadi tak banyak yang mengetahui tentang arti Perikatan walaupun mungkin kita pernah menggunakannya. Kalau bicara mengenai finansial, istilah ini memiliki beberapa arti. Disini kita akan membahas Perikatan yang masih memiliki keterkaitan dengan keuangan. Pembahasan mengenai Perikatan biasanya juga berkaitan dengan istilah lain, yaitu Hukum Acara, Piutang dan Harta. Definisi Perikatan Definisi Menurut Otoritas Jasa Keuangan Hubungan hukum antara pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dan pihak yang berkewajiban memenuhinya verbintenis. Simak penjelasan tentang Perikatan lebih lanjut berikut ini agar kamu lebih paham mengenai apa yang dimaksud Perikatan. Apa Itu Perikatan? Perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang memberi hak pada salah satu pihak kreditur dan menuntut sesuatu dari pihak lain debitur atas suatu prestasi. Perikatan bersumber pada Undang-Undang, dimana hak dan kewajiban yang muncul karena Undang-Undang mengaturnya demikian. Objek Perikatan Objek perikatan adalah hak pada kreditur dan kewajiban pada debitur yang dinamakan prestasi yang berupa Tindakan memberikan sesuatu, seperti penyerahan hak milik dalam jual beli ataupun sewa menyewa. Melakukan suatu perbuatan, seperti melaksanakan pekerjaan tertentu. Tidak berbuat, maksudnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang tertentu. Artikel Terbaru
Idiomadalah makna leksikal yang terbentuk dari beberapa kata. Kata-kata yang tersusun dengan kombinasi kata lain dapat pula menghasilkan makna yang berlainan. Leksikal artinya makna yang terdapat dalam kamus. Makna lambang kebahasaan yang bersifat dasar. Sebagian idiom merupakan bentuk beku atau tidak berubah.Dalam perikatan atau perjanjian,apabila masing-masing pihak hanya ada satu orang,sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal,dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika,maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Selain perikatan yang paling sederhana tersebut,menurut hukum perdata dikenal macam-macam perikatan yang lebih rumit yaitu Perikatan bersyarat Pasal 1253 – 1267 KUH Perdata. Perikatan dengan ketetapan waktu Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata. Perikatan mana suka Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata. Perikatan tanggung menanggung Pasal 1278 – 1295 KUH Perdata. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata. Perikatan dengan ancaman hukuman Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata. 1.Perikatan bersyarat Pasal 1253 – 1267 KUH Perdata Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi,baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu,maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut Pasal 1253 KUH Perdata. Jadi perikatan bersyarat merupakan suatu perikatan yang lahir atau batalnya digantungkan pada suatu peristiwa tertentu,terjadi atau tidak terjadi. Perikatan bersyarat tersebut dibedakan 2 macam yaitu Perikatan bersyarat dengan syarat tangguh,yaitu perikatan yang akan lahir apabila yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Misalnya Saya berjanji jika saya keluar negeri akan menyewakan rumah saya. Disini perjanjian sewa menyewa rumah akan lahir apabila saya keluar negeri. Perikatan bersyarat dengan syarat batal,yaitu dimana perikatan yang sudah ada,justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Misalnya Saya berjanji bahwa apabila saya kembali dari luar negeri,rumah yang saya sewakan akan kembali. Syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi,menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula,seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. 2.Perikatan dengan ketetapan waktu Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya,ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau Apabila saya menyewakan rumah saya mulai tanggal 1 Januari 2014,ataupun menyewakan sampai 1 Januari lainnya yaitu bahwa saya akan menjual sawah saya apabila sudah panen. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap untuk kepentingan si berutang,kecuali sifat perikatannya sendiri atau keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditetapkan,tidak dapat ditagih sebelum waktu itu apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang tidak dapat diminta kembali. 3.Perikatan mana suka/alternatif Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata Dalam perikatan semacam ini,si berutang dibebaskan jika ia telah menyerahkan salah satu dari 2 barang yang disebutkan dalam perjanjian,tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Hak memilih ini ada pada si berhutang,jika hal ini tidak secara tegas diberikan kepada si Si A mempunyai tagihan uang Rp kepada B seorang petani yang sudah lama tidak dibayarnya. Sekarang si A membuat suatu perjanjian dengan si B, bahwa si B akan dibebaskan dari hutang jika ia menyerahkan kuda miliknya atau 10 kwintal padi miliknya. Apabila salah satu objek yang diperjanjikan dalam perikatan mana suka musnah atau tidak dapat diserahkan,maka perikatan mana suka itu menjadi perikatan murni. Jika kedua barang itu hilang dengan kesalahan si berhutang,maka ia diwajibkan membayar harga yang paling akhir dari barang yang sudah hilang. 4.Perikatan tanggung menanggung Pasal 1278 – 1295 KUH Perdata Dalam perikatan semacam ini,disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitor,maka tiap-tiap debitor itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa orang terdapat kreditor, maka tiap-tiap kreditor berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah satu debitor,akan membebaskan debitor-debitor lainnya. Dalam hukum perjanjian ada suatu aturan,bahwa tiada perikatan dianggap tanggung menanggung,kecuali hal itu dinyatakan diperjanjikan secara tegas,ataupun ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam pasal 18 KUH Dagang dinyatakan bahwa dalam perseroan firma,tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk seluruhnya atas segala perikatan firma. Perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang kreditor dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif, sedangkan perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang debitor dinamakan perikatan tanggung menanggung pasif. 5.Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan,pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya,tetapi juga disimpulkan dari maksud perikatan ini. Dapat dibagi menurut sifatnya,misalnya Suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya yang tidak dapat dibagi Misalnya Kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda,karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya. Adalah mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah,tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi lagi Misalnya perikatan membuat jalan. Akibat hukum yang penting dari perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi tersebut yaitu Dalam hal perikatan tidak dapat dibagi,maka tiap-tiap kreditor berhak menuntut seluruh prestasinya pada tiap-tiap debitor,sedangkan masing-masing debitor diwajibkan memenuhi prestasi tersebut dan yang lain sudah barang tentu dengan pengertian bahwa pemenuhan perikatan tidak dapat dituntut lebih dari 1 kali. Dalam hal suatu perikatan dapat dibagi,tiap-tiap kreditor hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbangan dari prestasi tersebut,sedangkan masing-masing debitor juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya. 6.Perikatan dengan ancaman hukuman Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berhutang,untuk jaminan pelaksanaan perikatannya,diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai ganti penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Tujuan perikatan dengan ancaman hukuman tersebut ada 2 yaitu Untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi debitor supaya ia memenuhi kewajibannya. Untuk membebaskan kreditor dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya,sebab berapa besar kerugian itu harus dibuktikan oleh kreditor. Dalam perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat,kadang terlampau berat. Menurut Pasal 1309 KUH Perdata,hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah dipenuhi.
B Perikatan generik Perikatan generik adalah perikatan yang objek nya menetapkan menurut jumlah dan jenis. Pada petikatan generik kreditor akan menyetujui kinerjanya dengan standar umum. Karena memiliki dampak atau hasil yang sesuai dengan jenis kinerja yang di setujui dalam kelompok objek tersebut. C. Perikatan fakultatif
MACAM MACAM HUKUM PERIKATAN 16 May 2021 Perikatan murni Apabila di dalam suatu perikatan masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja dan penuntutannya dapat dilakukan seketika maka perikatan semacam ini disebut Perikatan Murni Bersahaja Subekti, 1979 4. Perikatan bersyarat Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik dengan cara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut ter- jadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut Pasal 1253 KUH Perdata. Mengingat syarat dalam ketentuan pasal tersebut maka terdapat dua macam perikatan bersyarat Perikatan bersyarat tangguh Perikatan bersyarat batal Perikatan dengan ketepatan waktu Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya Pasal 1268 KUH Perdata. Perikatan dengan Ketetapan Waktu bertolak belakang dengan Perikatan Ber- syarat. Karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan. Adapun ketetapan waktu yang diberikan kreditur atau Hakim ke- pada debitur untuk masih dapat memenuhi perikatannya disebut termede grace waktu yang bertujuan mengampuni debitur dari wanprestasi. Misalnya, terdapat dalam perjanjian timbal balik dengan syarat putus, dalam hal itu Hakim dapat memberikan jangka waktu satu bulan lagi kepada debitur untuk memenuhi prestasinya Badrulzaman, 1995 59. Perikatan manasuka Perikatan semacam ini diatur dalam Pasal 1272 KUH Perdata yang ber- bunyi "Dalam perikatan-perikatan manasuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang lain." Hak memilih itu ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada pihak si berpiutang Pasal 1273 KUH Perdata. Misalnya, si Ali mempunyai tagihan uang kepada si Badu yang sudah lama tidak dibayarnya. Kemudian Ali mengadakan perjanjian dengan Badu, bahwa Badu akan dibebaskan oleh Ali atas utangnya jika saja ia mau menyerahkan mobil atau motor kesayangannya. Menurut Badrulzaman 1995 60, Perikatan Manasuka dapat ber- ubah menjadi Perikatan Murni Bersahaja dengan beberapa cara, yaitu bila salah satu dari barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok perikatan Pasal 1274 KUH Perdata; bila salah satu dari barang-barang yang dijanjikan itu hilang atau musnah Pasal 1275 KUH Perdata; bila salah satu dari barang-barang yang dijanjikan karena kesalahan si berutang tidak lagi dapat diserahkan Pasal 1275 KUH Perdata. Perikatan tanggung-menanggung Perikatan Tanggung-menanggung atau Perikatan Tanggung Renteng terjadi ketika di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal di pihak debitur terdiri atas beberapa orang ini yang lazim, dikenal dengan sebutan “Perikatan Tanggung-menanggung Aktif ”, sedangkan bila sebalik- nya di pihak kreditur terdiri atas beberapa orang disebut “Perikatan Tanggung- menanggung Pasif ” Pasal 1280 KUH Perdata. Dalam hal Perikatan Tanggung-menanggung Aktif, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utangnya. Sebaliknya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur lainnya. Begitu juga pembayaran yang dilakukan seorang debitur kepada seorang kreditur membebaskan debitur terhadap kreditur lainnya. Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi semata-mata me- nyangkut soal peristiwanya, apakah dapat dibagi atau tidak. Misalnya, perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang hasil bumi merupakan perikatan dapat dibagi, sedangkan menyerahkan seekor kuda, merupakan perikatan tidak dapat dibagi. Perikatan dengan ancaman hukuman Perikatan dengan Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemi- kian rupa, dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi Pasal 1304 KUH Perdata. Sumber Buku Hukum Perikatan by I Ketut Oka SetiawanDariUsaha Sendiri, pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Misalnya, pendapatan dari hasil jualan toko kelontong. Dari Pendapatan Lain, bisanya pendapatan lain didapat di luar dari gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, mobil
Jenis pajak yang berlaku di Indonesia beserta contohnya. Sumber Pixabay/ stevepbPajak merupakan kewajiban yang tak dapat dihindari oleh setiap warga negara. Hasil dari pajak tersebut digunakan untuk membangun atau memperbarui fasilitas layanan publik. Jenis pajak sendiri juga beragam berdasarkan kegunaannya buku Hukum Pajak karya Adrian Sutedi 20111, dilihat dari segi ekonomi, pajak dipahami sebagai sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sedangkan dari prespektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menimbulkan kewajiban menyetorkan uang kepada Pajak di IndonesiaJenis pajak yang berlaku di Indonesia beserta contohnya. Sumber Pixabay/ stevepbApabila terjadi penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Untuk mengenal pajak lebih lanjut, simak uraiannya berikut Berdasarkan Cara PemungutanJenis pajak ini, dibagi lagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPh Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan PBB, Pajak Kendaraan tidak langsung, ialah pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain. Seperti h Pajak Pertambahan Nilai PPN, Pajak Bea Masuk, Pajak Berdasarkan SifatnyaMenurut sifatnya, pajak ini terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ialah jenis pajak yang pengenaannya melihat kondisi atau keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan PPh.Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak Subjek Pajak ataupun tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai PPN.3. Berdasarkan Lembaga PemungutSementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak pajak yang dikelola oleh administrasi pajak pusat adalah . Unit kerja yang mengelola pajak pusat adalah Kantor Pelayanan Pajak KPP, Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP, Kantor Wilayah DJP, dan Kantor Pusat DJP. Beberapa pajak yang termasuk dalam wewenang pemerintah pusatPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PPNPajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBMPajak Bumi dan Bangunan PBB Adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Contoh pajak daerah yaituPajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atasPajak Kendaraan Bermotor PKB;Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB;Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB;Pajak Air Permukaan PAP;Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Opsen Pajak MBLBSedangkan, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atasPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB;Pajak Barang dan Jasa Tertentu PBJT;Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB; danOpsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Opsen BBNKB.Unit Administrasi Pajak DaerahKantor Dinas Pendapatan DaerahKantor Pajak Daerah; atauKantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah penjelasan mengenai jenis pajak yang berlaku di Indonesia lengkap dengan contohnya. Semoga bermanfaat!
