Rangkuman Materi PKN Kelas 11 Bab 3Sistem Hukum di IndonesiaMakna dan Karakteristik HukumPenggolongan HukumHukum Berdasarkan SumbernyaHukum Berdasarkan Tempat BerlakunyaHukum Berdasarkan BentuknyaHukum Berdasarkan Waktu BerlakunyaHukum Berdasarkan Cara MempertahankannyaHukum Berdasarkan SifatnyaHukum Berdasarkan WujudnyaHukum Berdasarkan IsinyaTata Hukum IndonesiaMencermati Sistem Peradilan di IndonesiaMakna Lembaga PeradilanDasar Hukum Lembaga PeradilanKlasifikasi Lembaga PeradilanLembaga peradilan di bawah Mahkamah AgungPerangkat Lembaga PeradilanTingkatan Lembaga PeradilanPeran Lembaga PeradilanPeran Mahkamah AgungPeran Peradilan AgamaPeran Peradilan Tata Usaha NegaraPeran Peradilan MiliterPeran Mahkamah KonstitusiMenampilkan Sikap yang Sesuai dengan HukumPerilaku yang Sesuai dengan HukumPerilaku yang Bertentangan dengan Hukum Beserta SanksinyaRangkuman Materi PKN Kelas 11 Bab 3Halo adik-adik berjumpa lagi di Portal kesempatan sebelumnya Admin telah membagikan rangkuman Materi PKN Kelas 11 Bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaPada kesempatan kali ini, Admin akan membagikan materi baru rangkuman materi PKN Kelas 11 Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan Di IndonesiaYuk mari disimak!Rangkuman Materi PKN Kelas 11 Bab 3Sistem Hukum dan Peradilan Di IndonesiaSistem Hukum di IndonesiaMakna dan Karakteristik HukumHukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah pendapat Van Apeldorn bahwa “definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan”Meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, yaituPeraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang itu bersifat terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah yang menjadi karakteristik dari hukum adalahadanya perintah dan larangan;perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas kepastian hukum bagi setiap orang di dalam ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagian, dan jangan sampai terjadi perbuatan “main hakim sendiri” dalam pergaulan HukumBerdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikutBerdasarkan sumbernyaBerdasarkan tempat berlakunyaBerdasarkan bentuknyaBerdasarkan waktu berlakunyaBerdasarkan cara mempertahankannyaBerdasarkan sifatnyaBerdasarkan wujudnyaBerdasarkan isinyaHukum Berdasarkan SumbernyaHukum berdasarkan sumbernya dibagi menjadiHukum undang-undangHukum kebiasaanHukum traktatHukum yurisprudensiHukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara traktat.Hukum yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan Berdasarkan Tempat BerlakunyaHukum berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadiHukum nasionalHukum internasionalHukum asingHukum gerejaHukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antarnegara dalam dunia asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara gereja yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para Berdasarkan BentuknyaBerdasarkan bentuknya hukum dibagi menjadi dua, yaituHukum tertulisHukum tidak tertulisHukum tertulis dibedakan lagi atas dua macam yaituHukum tertulis yang dikodifikasikanHukum tertulis yang tidak dikodifikasikanHukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu Berdasarkan Waktu BerlakunyaHukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadiIus Constitutum hukum positifIus Constituendum hukum negatifIus Constitutum hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah Constituendum hukum negatif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan Berdasarkan Cara MempertahankannyaHukum berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadiHukum materialHukum formalHukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum Berdasarkan SifatnyaHukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadiHukum yang memaksaHukum yang mengaturHukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu Berdasarkan WujudnyaHukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadiHukum objektifHukum subjektifHukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau Berdasarkan IsinyaHukum berdasarkan isinya dibagi menjadiHukum publikHukum privatHukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu warga negara, menyangkut kepentingan umum publik.Macam-macam hukum publikHukum PidanaHukum Tata NegaraHukum Tata Usaha NegaraHukum InternasionalHukum privat sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai hukum privatHukum PerdataHukum Perniagaan dagangTata Hukum IndonesiaTata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus Sistem Peradilan di IndonesiaMakna Lembaga PeradilanLembaga peradilan nasional adalah pengadilan negara yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang Hukum Lembaga PeradilanAdapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikutSila Ke-Lima PancasilaUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat 2 dan 3Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan AnakUndang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan MiliterUndang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAMUndang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan PajakUndang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah AgungUndang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan UmumUndang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan AgamaUndang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana KorupsiUndang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUndang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan UmumUndang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan AgamaUndang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Lembaga PeradilanBadan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikutLembaga peradilan di bawah Mahkamah AgungMahkamah KonstitusiMari bahas satu per satu!Lembaga peradilan di bawah Mahkamah AgungLembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dibagi lagi menjadiPeradilan UmumPeradilan AgamaPeradilan MiliterPeradilan Tata Usaha NegaraMasing-masing diatas dibagi lagi loh!Peradilan Umum, yang meliputiPengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kotaPengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota Agama yang terdiri atasPengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota Militer, terdiri atasPengadilan Militer,Pengadilan Militer Tinggi,Pengadilan Militer Utama,Pengadilan Militer Tata Usaha Negara yang terdiri atasPengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota,Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Lembaga PeradilanPerangkat dari lembaga-lembaga peradilan antaralainPeradilan UmumPeradilan AgamaPeradilan MiliterPeradilan Tata Usaha NegaraMahkamah KonstitusiTingkatan Lembaga PeradilanAdapun tingkatan lembaga peradilan adalahPengadilan Tingkat Pertama Pengadilan NegeriPengadilan Tingkat KeduaKasasi oleh Mahkamah AgungPeran Lembaga PeradilanSetiap dari lembaga peradilan tentu memiliki peran kita bahas!Peran Mahkamah AgungPeran Mahkamah Agung adalahMengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan Peradilan AgamaPeran Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ Peradilan Tata Usaha NegaraPeradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha Peradilan MiliterPeradilan Militer memiliki peran dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana khususnya bagi pihak-pihak berikutAnggota yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut yang tidak termasuk ke bagian yang disebutkan sebelumnya, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi memiliki peranMenguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun pembubaran partai perselisihan tentang hasil pemilihan Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden didugatelah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya,melakukan perbuatan tercela,tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun Sikap yang Sesuai dengan HukumPerilaku yang Sesuai dengan HukumAdapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya sepertidisenangi oleh masyarakat pada umumnya;tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain;tidak menyinggung perasaan orang lain;menciptakan keselarasan;mencerminkan sikap sadar hukum; danmencerminkan kepatuhan terhadap yang Bertentangan dengan Hukum Beserta SanksinyaUntuk memahaminya, perhatikan tabel dibawah ini Apabila kalian sudah cukup memahami materi ini, coba juga latihan soal materi ini pada link dibawah iniLatihan Soal PKN Kelas 11 Bab 3Sekian rangkuman yang dapat Admin bagikan kali ini tentang rangkuman Materi PKN Kelas 11 Bab lupa share ke teman teman kalian apabila kalian merasa artikel ini bermanfaat untuk kunjungi Portal Edukasi untuk rangkuman materi lainnya Juga Rangkuman Materi PKN Kelas 11 Bab 4